BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAGELANG IKUTI SOSIALISASI MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN JDIH
Kota Mungkid – Rabu (30/7/2025) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang mengikuti kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Diden Priya Utama serta Rahma Fitri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN). Acara dimoderatori oleh Dyah Santi Analis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan mengundang Anggota JDIH yang ada di wilayah Jawa Tengah di antaranya: Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah serta sejumlah
perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Jawa Tengah.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan
kebijakan baru terkait sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH yang
perlu dilaporkan pada Semester I. Hal ini bertujuan untuk mengukur perkembangan
yang telah dicapai pada pengelolaan JDIH dalam aspek pendokumentasian
produk hukum maupun penyebarluasan informasi hukum kepada publik atau
masyarakat.
Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa pengelola
JDIH di setiap daerah wajib untuk mengirimkan data kegiatan
pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan setiap semester. Data tersebut
dikirimkan melalui aplikasi e-Report JDIHN yang selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi
nasional mengenai sejauh mana efektivitas dan keterjangkauan layanan
dokumentasi hukum yang telah dilakukan oleh pengelola JDIH.
Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya
pemanfaatan berbagai media, baik cetak maupun digital untuk memperluas jangkauan
penyebaran produk hukum. Diharapkan, seluruh masyarakat dapat mengakses produk
hukum dan informasi hukum secara mudah dan cepat melalui platform resmi JDIH
di daerah masing-masing.
Bagi Kabupaten Magelang, kegiatan ini menjadi momen
strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan memperkuat komitmen dalam menyediakan akses informasi hukum
yang terbuka dan partisipatif.
