INDONESIA Primary Author mixed material bibliography JAKARTA BIRO HUKUM SEKJEND DEPDAGRI 1988 id Indonesia

Text

ix, 21 x 15 cm,; 318 hlm KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI SAMPING YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1987 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1988 TENTANG BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1988 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1986 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1988 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1988 TENTANG USAHA DAN KEGIATAN YANG TIDAK DIKENAKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR PENATAAN PENGAWASAN MELEKAT BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG SENSUS PENDUDUK TAHUN 1990 KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 1988 TENTANG STANDARISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 1988 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 1988 TENTANG SISTEM KODE POS INDONESIA KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 1988 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA IKATAN DINAS DAN TUGAS BELAJAR PADA AKADEMI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN AKADEMI AGRARIA KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK MANAGEMENT UNIT PROGRAM INPRES PENUNJANG JALAN KABUPATEN BERBANTUAN LUAR NEGERI 348.598 PERPUSTAKAAN JDIH KABUPATEN MAGELANG Jl. Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 348.598 IND h 1988.C1 U0003059 Perpustakaan JDIH 348.598 IND h 1988.C1 2015 2018-02-20 07:48:27 2018-02-20 07:48:27 machine generated