REPUBLIK INDONESIA Primary Author mixed material bibliography JAKARTA CV. MINI JAYA ABADI 1995 id Indonesia

Text

xiv, 21 x 16 cm,; 340 hlm KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 37 TAHUN 1995, TANGGAL 15 JUNI 1995. TENTANG : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 38 TAHUN 1995, TANGGAL 15 JUNI 1995. TENTANG :PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NO : 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DE KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 28 TAHUN 1995, TANGGAL 19 MEI 1995. TENTANG : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA PAJAK KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 29 TAHUN 1995, TANGGAL 19 MEI 1995. TENTANG : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 30 TAHUN 1995, TANGGAL 19 MEI 1995. TENTANG : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUDKI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO : 77/KMK.017/1995,TANGGAL 3 PEBRUARI 1995. TENTANG : PEDOMAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO : 76/KMK.017/1995,TANGGAL 3 PEBRUARI 1995. TENTANG : LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO : 78/KMK.017/1995,TANGGAL 3 PEBRUARI 1995. TENTANG : INVESTASI DANA PENSIUN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA R.I. NO : 06/1995, TANGGAL 13 MARET 1995. TENTANG PEDOMAN PENGANUGRAHAN PIALA ABDI SATYABAKTI BAGI UNIT KERJA/KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN LAMPIRAN - LAMPIRAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 1 SE-10/PJ.43/1995, TANGGAL 27 PEBRUARI 1995. TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SURTA EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO : SE-10/1995, TANGGAL 27 PEBRUARI 1995 : BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUN ( SERI PPH PASAL 21 NO : 1 ) INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 1 TAHUN 1995 , TANGGAL 6 MARET 1995 . TENTANG : PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO : 16 TAHUN 1995, TANGGAL 23 JUNI 1995 . TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA LAMPIRAN I : DAFTAR I - A PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM GOLONGAN RUANG III/A LAMPIRAN II : DAFTAR II - A PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA HAKIM GOLONGAN RUNAG III/A LAMPIRAN III : DAFTAR III - A PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA HAKIM YANG TEWAS GOLONGAN RUNG III/A LAMP[IRAN VI : DAFTAR VI - A DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA HAKIM YANG TEWAS GOLONGAN RUANG III/A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 49 TAHUN 1995 , TANGGAL 12 JULI 1995 . TENTANG : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO : 11 TAHUIN 1992 . TENTANG DANA PENSIUN PENJELASAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TAHUN 1992. TENTANG : DANA PENSIUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO : 227/KMK.017/1993. TENTANGTATA CARA PERMOHONAN PENGUSAHAAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA, PENYESUAIAN YAYASAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KE KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO : N228/KMK.017/1993 . TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIDIDKAN PENSIUN LEMBAGA KEUANAGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATAURAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPOUBLIK INDONESIA NO : 229/.017/1993. TENTANG : PERSYARATAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 230/KMK.017/1993. TENTANG : MAKSIMUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 231/KMK.017/1993. TENTANG : INVESTASI DANA PENSIUN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARN NO : SE-3/A/524/0193, JAKARTA 7 JANUARAI 1993. TENTANG : PENYESUAIAN SEMENTARA PENSIUN POKOK PEJABAT NEGARA TUNJANGAN KEHORMATAN BEKAS ANGGOTA KNPI TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN /KEMERDEKAAN DAN PEGAW KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO : 10 TAHUN 1995 . TENTANG : TUNJANGAN HAKIM PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER - 02/MEN/1995,TANGGAL 29 MEI 1995. TEANTANG : USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN NONE PERPUSTAKAAN JDIH KABUPATEN MAGELANG Jl. Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 708 2017-02-08 09:12:02 2018-02-13 09:01:09 machine generated