KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2700 90 10 KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA BP. PUSTAKA KARYA 1993 NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAYARAN BPHN Primary Author mixed material JAKARTA BPHN 1994 PREDIKAT-OBJEK DALAM BAHASA INDONESIA : KESELARASAN POLA-URUTAN SUDARYANTO Primary Author mixed material YOGYAKARTA DJAMBATAN 1983 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH & HIBAH BANTUAN DAERAH INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA 2008 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., M.H. Primary Author mixed material JAKARTA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI 2015 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KAWASAN LINDUNG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL BAPPENAS Primary Author mixed material PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TRANSAKSI EFEK DI LINGKUNGAN PASAR MODAL Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. Primary Author mixed material BADAN PEMBNAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI 2003 PENELITIAN HUKUM TENTANG PERKEMBANGAN LEMBAGA JAMINAN DI INDONESIA Ady Kusnadi, S.H., M.H., C.N. Primary Author mixed material JAKARTA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI 2007 KAJIAN YURIDIS : IMPLIKASI PERPRES NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA TERHADAP PERDA DI KABUPATEN MAGELANG BAGIAN HUKUM SETDA MAGELANG DAN KANTOR KEMENKUMHAM JATENG Primary Author mixed material MAGELANG Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang 2014 KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH : KONSULTASI PUBLIK PERDA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN MAGELANG : PERDA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN TUNAS SUSILA DI KABUPATEN MAGELANG BAGIAN HUKUM Primary Author mixed material MAGELANG 2013