PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

10 1 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN INDONESIA Primary Author mixed material MAGELANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG 2021 UNDANG - UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN UNDANG - UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA EDISI TAHUN 2009 INDONESIA Primary Author mixed material SEMARANG 2009 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH jJILID I INDONESIA Primary Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM PROVINSI JATENG 1993 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENGELENGGARAAN PEMEMRINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARALAT ( PP. NOMOR 3 TAHUN 2007 ) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA 2007 HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG PERBENDAHARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Primary Author Drs. Herry Kamaroesid Contributor mixed material JAKARTA PT. MAGNA SYSTRINDO 1992 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 1990 TANGGAL 2 OKTOBER 1990 INDONESIA Primary Author mixed material INDONESIA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DEPA 1991 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 6 TAHUN 1986 JAWA TENGAH Primary Author mixed material JAWA TENGAH BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH 1986 PERATURAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG Primary Author mixed material MAGELANG 2012 HIMPUNAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG Primary Author mixed material KABUPATEN MAGELANG BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAGELANG 2014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM) PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG Primary Author mixed material MAGELANG 2012